Surabaya, selidikkasus.my.id – Rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kota Surabaya mendapat sorotan dari Imam Syafi’i, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Menurutnya, inisiatif tersebut berisiko tumpang tindih dengan program pendidikan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Imam menegaskan bahwa selama ini Pemkot Surabaya sudah memiliki berbagai skema bantuan pendidikan, mulai dari subsidi SPP, beasiswa hingga program Sekolah Gratis yang menjangkau siswa dari latar belakang ekonomi lemah.
“Kalau tujuannya untuk membantu warga tidak mampu, sebaiknya memperkuat program yang sudah ada saja. Jangan malah bikin program baru yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih anggaran dan kebijakan,” ujar Imam, Selasa (13/5/2025).
Ia juga mempertanyakan efektivitas dan arah kebijakan dari Sekolah Rakyat tersebut, terutama dari segi kurikulum, akreditasi, dan keberlanjutan pendanaan. Imam menekankan pentingnya sinkronisasi program antara eksekutif dan legislatif, agar pelayanan pendidikan bisa maksimal dan tepat sasaran.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkot Surabaya terkait rincian konsep dan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Namun, wacana tersebut sudah memancing diskusi publik di kalangan pemerhati pendidikan.
Imam menutup dengan mengingatkan bahwa pendidikan adalah sektor strategis yang membutuhkan perencanaan matang dan kolaboratif, bukan sekadar pencitraan atau langkah populis jangka pendek.(Red.R)
0 Komentar